WARTAGEMA.COM, Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, mengikuti rapat daring yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu, 8 Januari 2025. Rapat ini juga melibatkan Menpan RB Rini Widyantini dan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakhrullah. Agenda utama membahas percepatan penataan tenaga non-ASN, termasuk perpanjangan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua hingga 15 Januari 2025.
Menurut Menpan RB, penataan tenaga non-ASN adalah mandat undang-undang yang harus segera dirampungkan. “Kami meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi pendaftaran agar semua tenaga honorer yang memenuhi syarat bisa terakomodasi,” ujar Rini.
Dari data BKN, sebanyak 333.916 tenaga honorer belum mendaftar pada seleksi pertama. Pada tahap kedua, baru 111 ribu yang tercatat. “Masih ada 222 ribu lebih yang belum mendaftar. Pemerintah daerah harus memperluas sosialisasi seleksi ini agar tidak ada yang tertinggal,” kata Zudan.
Tito Karnavian menekankan perpanjangan seleksi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keadilan. “Kami ingin memastikan semua tenaga honorer mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.
Selain seleksi, rapat juga membahas penganggaran gaji tenaga non-ASN. Menpan RB meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN selama proses seleksi berlangsung. Mereka yang tidak terakomodasi sebagai ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Safrizal menyatakan Pemerintah Aceh akan mendukung penuh arahan pemerintah pusat. “Kami pastikan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK dapat segera ditempatkan tanpa kendala administratif,” ucapnya.
Dengan perpanjangan waktu hingga 15 Januari 2025, pemerintah berharap semua tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat terakomodasi, sehingga persoalan tenaga non-ASN tuntas diselesaikan.
