WARTAGEMA.COM, Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15 persen pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., dalam Sidang Paripurna II DPRK Aceh Besar di Gedung DPRK Kota Jantho, Senin (24/2/2025).
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mucthi, didampingi Wakil Ketua DPRK Naisabur dan Muksin. Hadir dalam agenda tersebut sejumlah pejabat daerah, termasuk Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Dalam laporannya, Bahrul Jamil menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Qanun Aceh Besar Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar tahun 2024.
“LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional tahunan yang secara yuridis harus disampaikan di hadapan perwakilan rakyat dalam sidang paripurna DPRK,” ujarnya.
Bahrul Jamil mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan, serta pemantapan pelaksanaan syariat Islam.
“Secara makro, pertumbuhan ekonomi Aceh Besar mencapai 4,15 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen dibandingkan tahun 2023,” jelasnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan sektor unggulan, seperti pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata. Berbagai langkah tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar.
“Berdasarkan data statistik, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 13,21 persen. Angka ini masih di atas rata-rata provinsi, namun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional,” tambahnya.
Meski menunjukkan tren positif dalam beberapa sektor, Pemkab Aceh Besar mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah persoalan ketenagakerjaan. Hingga tahun 2024, tingkat pengangguran di daerah ini masih berada pada angka 8,17 persen.
Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mucthi, dalam sambutannya menegaskan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, keterbatasan sumber daya, sarana, serta dinamika sosial menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik di Aceh Besar.
“Kita menyadari masih terdapat keterbatasan, baik dalam hal kemampuan fiskal, infrastruktur, maupun dinamika sosial yang berkembang. Namun, kami berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sidang paripurna ini menjadi momentum bagi DPRK dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian serta merancang strategi pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. [CEM]
