WARTAGEMA.COM, Jakarta – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) kembali menyuarakan keresahan mereka. Melalui Rembuk Nasional dan Rakernas II yang digelar Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin hingga Rabu (16-18/12/2024), ratusan perwakilan PTKIS dari berbagai daerah memaparkan masalah mendesak yang menghambat perkembangan institusi mereka.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum APTIKIS, Maslim Halimin, membuka diskusi dengan menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi PTKIS, mulai dari sertifikasi dosen yang belum terbayarkan, kesulitan kenaikan pangkat hingga hambatan menuju akreditasi unggul. “Kami ingin forum ini menghasilkan solusi konkret. Tantangan PTKIS bukan hanya soal akreditasi, tapi juga keberlanjutan dan pemerataan pendidikan,” ujar Maslim, Selasa (17/12).
Berbagai perwakilan PTKIS menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang hadir di acara tersebut. Permasalahan utama mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya penerimaan mahasiswa baru, hingga kesenjangan dalam dukungan kebijakan.
Di Banten, misalnya, sebuah PTKIS hanya mampu menerima mahasiswa dengan sistem barter beras akibat rendahnya kemampuan finansial masyarakat sekitar. “Ini fakta yang memilukan, apalagi ketika tuntutan akreditasi tinggi tak sebanding dengan dukungan anggaran,” ujar seorang perwakilan Kopertais.
Keluhan lainnya datang dari pengurus Kopertais II, yang menyoroti lemahnya peran Kopertais dalam mendukung PTKIS. “Kopertais jangan hanya menjadi bagian struktural rektorat. Mereka seharusnya fokus pada pengembangan PTKIS secara strategis, bukan sekadar melakukan monitoring,” kritik H. Ramlan, Rektor salah satu PTKIS.
Menag Berjanji Perjuangkan PTKIS
Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons dengan optimisme. Ia berjanji akan membawa aspirasi PTKIS ini ke meja pengambil kebijakan. “Kami siap memperjuangkan perubahan undang-undang yang lebih berpihak kepada PTKIS,” kata Nasaruddin di hadapan peserta Rembuk Nasional.
Menurutnya, perlu pembentukan tim khusus untuk menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan ke Komisi X DPR RI. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara pemerintah dan PTKIS untuk memastikan pendidikan Islam swasta tidak tertinggal.
Menuntut Kesetaraan
Sorotan juga datang dari Dr. Tgk. Jamaluddin Thaib, Ketua Yayasan Rumoh Bina Aneuk Nanggro, yang mengkritik ketimpangan kebijakan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. “Kita dituntut menyamai kualitas negeri, tapi dukungan anggaran sangat minim. Ini adalah ketidakadilan yang harus diubah,” katanya.
Menurut Jamaluddin, perjuangan PTKIS bukan hanya soal bertahan, tetapi juga memastikan hak pendidikan masyarakat terpenuhi, termasuk melalui program bantuan pendidikan seperti KIP yang sulit diakses oleh PTKIS dengan akreditasi rendah.
Rembuk Nasional ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi PTKIS untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mencetak generasi Islami di Indonesia. “Kami tidak meminta lebih, hanya kesetaraan,” tutup Jamaluddin.
